Pemerintah Serius Penuhi Kesetaraan Hak dan Perlindungan DIsabilitas Sesuai Amanat UUD 1945

HALLO SIDAORJO, Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, setiap warga negara berhak mendapat hak dan kewajibannya yang sama. Keduanya melekat baik pada ruang publik maupun dalam privasi.

Salah satunya, Pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas adalah bukti nyata bahwa pemerintah jelas dan tegas dalam memperhatikan perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas.

Hal tersebut disampaikan oleh Staf Khusus (Stafsus) Presiden Angkie Yudistia dalam keterangan persnya usai pelantikan tujuh anggota Komnas Disabilitas, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 01 Desember 2021 siang.

Baca Juga: Rekayasa Lalin Antisipasi Reuni 212, PT. KAI Daop 1 Berlakukan Berhenti Luar Biasa di Satsiun Jatinegara

“Berdirinya Komisi Nasional Disabilitas ini adalah sebagai langkah awal yang positif atas kesetaraan penyandang disabilitas untuk menciptakan lingkungan yang inklusif di Indonesia yang ramah terhadap disabilitas,” ujar Angkie.

Angkie menambahkan, pelantikan ini merupakan wujud dari komitmen Presiden Joko Widodo dalam merealisasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Hari ini kita melalui sejarah Indonesia bahwa Bapak Presiden telah melantik tujuh komisioner Komisi Nasional Disabilitas,” tuturnya.

Baca Juga: Antisipasi Varian Omicron, Satgas Covid-19 Jatim Lakukan Tes WGS Bagi Pasien Covid

Dimana lanjut Angkie, ini sebagai komitmen Bapak Presiden telah merealisasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,