Dinilai Tidak Efektif, Pemerintah Rombak Total Kebijakan Minyak Goreng Curah

- Rabu, 23 Maret 2022 | 11:15 WIB
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Pemerintah merombak total kebijakan minyak goreng curah (dok Kemperin)
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Pemerintah merombak total kebijakan minyak goreng curah (dok Kemperin)

HALLO SIDOARJO, Mahalnya harga akibat kelangkaan minyak goreng dipasaran, membuat resah masyarakat. Tidak hanya resah, masyarakat pun berharap agar pemerintah segera bisa mengatasi persoalan ini.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah akan merombak total kebijakan terkait minyak goreng sawit (MGS) curah, dari semula berbasis perdagangan menjadi kebijakan berbasis industri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, hal ini dilakukan karena kebijakan MGS curah berbasis perdagangan terbukti tidak efektif menjaga pasokan dan harga MGS bagi masyarakat, pelaku usaha mikro, dan usaha kecil.

Baca Juga: Untuk Melindungi Keamanan Data, Kemhan Luncurkan CSIRT

Menurut menteri, melalui kebijakan berbasis industri, pemerintah bisa mengatur bahan baku, produksi dan distribusi MGS curah dengan lebih baik, sehingga pasokannya selalu tersedia dengan harga yang sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Kebijakan berbasis industri ini juga diperkuat dengan penggunaan teknologi digital SIMIRAH (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah) dalam pengelolaan dan pengawasannya”, tuturnya.

Kebijakan MGS Berbasis Industri ini, ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah.

Baca Juga: Bank Indonesia Mencatat, Minggu ke II Desember 2021 Perkembangan Harga Masih Terkendali

Peraturan ini, dibuat untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 

Halaman:

Editor: Yanuar Azis Tofan

Sumber: Kemenperin

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

X